jelaskan bagaimana sistem dan struktur politik & ekonomi indonesia pada masa demokrasi parlementer (1950-1959) a. sistem pemerintahan b. sistem ekonomi c. pemil

1. Dimana dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai badan eksekutif dan merangkap sekaligus sebagai badan legislatif.Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno ini juga terjadi penyimpangan UUD 1945. Berikut Penyimpangan UUD 1945 yang terjadi pada masa orde lama:
-Fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) berubah, dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MPRI
2. Ekonomi Indonesia sudah teradopsi kearah ekonomi kolonial
·         Oleh karena itu, perekonomian Indonesia perlu ada perubahan yang tadinya berkiblat ke kolonial menjadi ekonomi Nasional (pada Kabinet Natsir, tetapi susah pelaksanaannya)
·Akibat perekonomian kolonial, di Indonesia banyak dikuasai oleh perusahaan asing dan dikuasai Cina sebagai penggerak ekonomi
·Muncul ide dari Soemitro Djojohadikusumo agar ekonomi Indonesia menajdi Ekonomi Nasional yaitu dengan : memberikan modal terhadap pengusaha pribumi yang bermodal kecil dengan memberikan bantuan kredit ( untuk menuju kearah ekonomi nasional Indonesia membutuhkan pengusaha pribumi)
-Plan Sumitro di wujudkan dengan nama Program Benteng (mencadangkan barang-barang Impor,
Hambatan Program benteng:
-Yang menerima Lisensi orang yang dekat dengan birokrat
-Penjualan Lisensi Impor (keturunan Cina)
-Perusahaan milik Cina di daftarkan dengan nama orang Indonesia (Indonesia hanya sebagai alat, yang menjalankan Cina)
-Dari hambatan tersebut muncullah Program Ali-Baba
-Gerakan Asaat (melindungi orang Indonesia dalam persaingan dengan asing dan Cina)
-Dukungan pemerintah pada program Asaat : memberikan Lisensi khusus pada pengusaha pribumi
-Dampak negatif asaat : yang tidak suka dengan Cina, merusak toko-toko milik orang Cina
  -Gunting Syafrudin (memotong nilai mata uang yang nilai nominalnya diatas 2,50 menjadi setengahnya)
-Program pembangunan 5 tahun (mendorong munculnya indistri besar, munculnya perusahaan untuk kepentingan umum dan Jasa
-Nasionalisasi Perusahaan Asing (perusahaan asing dicabut dan diganti dengan perusahaan RI)
  -Karena janji belanda akan mengembalikan Irian Barat tak kunjung di tepati maka RI melakukan langkah pengambilalihan
Sistem Ekonomi Liberal
-Setelah pengakuan kedaulatan, Indonesia terbebani utang (baik utang LN maupun dalam negeri)
-Permasalahan Indonesia ada 2 yaitu jangka panjang (penambahan jumlah penduduk dan kesejahteraan penduduk yang rendah), kemudian masalah jangka pendek (Inflasi dan biaya hidup)
-Tahun 1951, pendapatan pemerintah berkurang karena:
a.Tidak ada hasil ekspor (ekspor hanya mengandalkan perkebunan dan pertanian saja)
b.Pengeluaran semakin meningkat (situasi politik yang tidak stabil)
c.Pemerintah tidak merancang keuangan sendiri tapi justru yang merancang adalah Belanda
d.Tidak bisa memanfaatkan SDA
Penanganan :
a.Melaksanakan Indutrialisasi (pendirian pabrik besar, semen, pemintalan dan percetakan
b.Peningkatan produksi pangan, perbaikan sarana dan prasarana
c. Penanaman modal asing
-pembentukan biro perancang negara (merancang pembangunan jangka panjang)
-Diwijudkan dalam RPLT tetapi susah dijalankan karena di Indonesia terjadi ketegangan politik dengan cara diplomasi gagal yang akhirnya memunculkan pemberontakan yang penumpasannya membutuhkan biaya tinggi
3.Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, dilaksanakan pemilihan umum pertama di Indonesia.  Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia paling demokratis. Pemilu tahun 1955 ini dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif; beberapa daerah dirundung kekacauan oleh DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) khususnya pimpinan Kartosuwiryo. Dalam keadaan seperti ini, anggota angkatan bersenjata dan polisi juga memilih. Mereka yang bertugas di daerah rawan digilir datang ke tempat pemilihan. Pemilu akhirnya pun berlangsung aman. Pemilu ini bertujuan memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante.Jumlah kursi DPR yang diperebutkan berjumlah 260, sedangkan kursi Konstituante berjumlah 520 (dua kali lipat kursi DPR) ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Pemilu ini dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara, dan kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap.Dibagi menjadi dua tahap, yaitu:
- Tahap pertama adalah Pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955, diikuti oleh 29 partai politik dan individu
-Tahap ke-dua adalah Pemilu untuk memilih anggota Konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955.